Pendahuluan

  • Dibaca: 74 Pengunjung

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional  dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan semangat pembaharuan (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya  tata pemerintahan yang baik (good local government) sehingga pelayanan publlik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Pelaksanaan Perda tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang menjelaskan tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang industri, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis; (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; (3) pembinaan pelayanan tugas dibidang industri, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

  • Dibaca: 74 Pengunjung